tilang pajak motor mati

Tilang Pajak Motor Mati, Polisi Punya Wewenang?

Motorisblog.com – Tilang pajak motor mati. Om Bro…!! Pernah Mtb baca share dari salah satu teman melalui grup whatsapp perkara pajak STNK yang belum dibayar (telat bayar pajak). Yang intinya, banyak orang menganggap bahwa polisi tidak berwenang untuk menilang pengendara kendaraan bermotor yang STNKnya mati. Anggapannya, sanksi pajak telat ialah hanya denda yang telah ditetapkan oleh samsat saja. Namun, belakangan ini Mtb mendapatkan informasi bahwa polisi berwenang menilang hal itu.

Apa dasar hukumnya…?

Disebutkan di situs resmi Korlantas POLRI, bahwa, ada tiga landasan hukum yang memberi wewenang kepada polisi untuk menindak pengendara dengan pajak yang mati, yaitu,

UU No 22 Tahun 2009, Pasal 288 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR Pasal 37 ayat (2)

“STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor”,

Ayat (3)

“STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun”.

Artinya jika tidak bayar pajak, maka STNK pun tidak disahkan oleh Polri. Sementara didalam Undang-undang Lalu lintas No 22 Tahun 2009 disebutkan, bahwa kelengkapan kendaraan juga mencakup SIM dan STNK yang masih berlaku, lampu motor, lampu sein, dan lain-lain.

Di atas sudah jelas, KURUNGAN PALING LAMA DUA BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP500.000. Dan itu jelas-jelas diluar denda keterlambatan yang diberlakukan oleh samsat. Beda lagi…

Lah kan ada STNKnya, cuma mati saja pajaknya…?!

Betul…!! Tapi kan di atas juga disebutkan bahwa STNK harus sah. Sedangkan pengesahan STNK didapat dengan cara membayar pajak. Artinya, jika tidak membayar pajak, maka STNK tidak sah. Jika STNK tidak sah, maka dianggap tidak ada STNK.

Karena STNK yang tidak sah sama dengan tidak ada, maka kena sanksi tilang dengan ancaman 2 bulan atau Rp500.000 itu tadi.

Dengan semua dasar hukum itu, maka jelas, polisi punya wewenang untuk menilang pengendara dengan STNK mati.

Singkatnya, kalau Mtb sih ngga mau ribet. Bayar pajak dan selanjutnya kita bebas dan tenang berkendara kemana saja. Betul?

Sekarang begini saja lah… Kalau umpamanya Om Bro termasuk orang yang beranggapan bahwa tilang pajak motor mati bukanlah wewenang kepolisian, apa iya Om Bro bisa tetap tenang ketika berhadapan dengan razia di jalan?

Jika pun Om Bro bisa tenang karena yakin benar, apakah Om Bro akan menang saat berdebat dengan para polisi? Ingat lho ya… Jika pun sampai terjadi perdebatan, polisi yang lain akan membantu polisi yang Om Bro hadapi. Sedangkan pengendara jalan lain tidak akan ada yang membantu perdebatan Om Bro.

Kemudian bahayanya lagi, jika Om Bro sampai salah bicara pada saat berdebat dengan polisi, maka perkataan Om Bro semua justru bisa menjadi bukti yang memberatkan hukuman Om Bro di pengadilan.
Weleh… Bahaya kan?

Ya sudah lah… Kalau Mtb pikir sih tetap seperti yang di atas… Bayar pajak dan kita akan berkendara dengan tenang. Atau jika pun karena sesuatu yang urgent sehingga Om Bro terpaksa harus terlambat bayar pajak, maka terima saja saat terkena tilang. Jangan buang-buang energi dan waktu kita untuk memperdebatkan sesuatu yang hasilnya sudah pasti kita akan kalah. Lebih baik gunakan waktu dan energi kita untuk bekerja keras mencari uang sehingga bisa membayar pajak sebagaimana mestinya. (Mtb – Tilang pajak motor mati).

Tinggalkan komentar