Ruas Jalan Ganjil Genap Jakarta dan Plat Mobil Bebas Ganjil Genap

Motorisblog.com – Om Bro…!! Ruas jalan ganjil genap Jakarta memasuki tahap perluasan pada 9 September 2019… Iya tentu setelah melalui tahap sosialisasi selama 7 Agustus hingga 8 September dan masa uji coba pada 12 Agustus hingga 6 September 2019. (Syafrin Lupito, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta – Liputan6, 9/8/2019).

Seperti ketentuan yang sudah ada sebelumnya,, pemberlakuan sistem jalan ganjil genap 2019 ditujukan untuk kendaraan roda empat pada hari Senin sampai Jum’at jam 06:00-10:00 dan 16:00-21:00, kecuali hari libur.

Ruas Jalan Ganjil Genap di Jakarta

Diantara ruas jalan yang terkena perluasan sistem ganjil genap adalah:

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Sisingamangaraja

6. Jalan Panglima Polim
7. Jalan RS Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang)
8. Jalan Suryopranoto
9. Jalan Balikpapan
10. Jalan Kyai Caringin

11. Jalan Tomang Raya
12. Jalan Pramuka
13. Jalan Salemba Raya
14. Jalan Kramat Raya
15. Jalan Senen Raya

16. Jalan Gunung Sahari
17. Jalan Medan Merdeka Barat
18. Jalan MH Thamrin
19. Jalan Jenderal Sudirman
20. Sebagian Jalan Jenderal S Parman (ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun

21. Jalan Gatot Subroto
22. Jalan Jenderal MT Haryono
23. Jalan HR Rasuna Said
24. Jalan DI Panjaitan
25. Jalan Jenderal Ahmad Yani (simpang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai simpang Jalan Bekasi Timur Raya)

Plat Mobil Bebas Ganjil Genap

Namun dalam penerapannya,, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mengkonfirmasi bahwa ada beberapa jenis kendaraan yang bebas tilang meski berada di wilayah ganjil genap, yaitu:

1. Kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas
2. Ambulance
3. Pemadam Kebakaran
4. Angkutan Umum (plat kuning)
5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

6. Sepeda Motor
7. Kendaraan angkutan khusus bahan bakar minyak dan bahan bakar gas
8. Kendaraan Presiden / Wakil Presiden
9. Kendaraan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah
10. Kendaraan Ketua Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi / Komisi Yudisial / Badan Pemeriksa Keuangan

11. Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas TNI dan Polri
12. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing dan Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara
13. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
14. Kendaraan untuk kepetingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, misalnya kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan Polri

Om Bro…!! Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah resmi menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Di dalam Ingub itu tercantum sejumlah instruksi kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan Peraturan Gubernur tentang perluasan sistem pembatasan kendaraan bernomor polisi ganjil dan genap (gage).

Sedih memang Om… Iya sih Mtb tidak seberapa lama tinggal di Jakarta. Hanya sekira 5 tahun di Jakarta dan 3 tahun di Tangerang. Tapi pun tidak begitu lama,, Mtb cukup prihatin dengan polusi udara dan kemacetan di jalanan ibukota dan sekitarnya.

Mudah-mudahan keputusan Gubernur kali ini dapat memberi dampak positif yang nyata bagi kualitas udara di Jakarta,, juga bagi perkembangan transportasi massal di kota tersebut. (Mtb).

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: