Regulasi Mobil Listrik 2019 di Tandatangani,, Bagaimana Motor Listrik??

Motorisblog.com – Om Bro…!! Baru-baru ini beredar berita bahwa draft regulasi mobil listrik 2019 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas bagaimana dengan nasib motor listrik??

Yup… Pemerintah akan mengeluarkan dua aturan terkait regulasi mobil listrik Indonesia,, yaitu RPP tentang PPnBM dan Perpres Mobil Listrik. (Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia – DetikOto, 8/8/2019).

Dalam dua draft tersebut, nantinya mobil hybrid dan plug-in hybrid akan masuk pada skema PPnBM baru, sedangkan regulasi mobil listrik di Indonesia akan masuk ke dalam skema Mobil Listrik.

Sayangnya sejauh ini belum diketahui detail aturannya. Termasuk apakah motor listrik juga akan diberi insentif pajak seperti mobil listrik atau tidak.

Salah satu produsen motor listrik di Indonesia, yaitu Viar yang memproduksi Q1 mengaku masih menunggu sampai aturannya dijelaskan secara rinci. (Sutjipto Atmodjo, Direktur Marketing PT Triangle Motorindo – DetikOto, 8/8/2019).

Memang benar sih ya Om… Masih terlalu berat bagi konsumen Indonesia (termasuk Mtb sendiri) untuk sekonyong-konyong beralih pada kendaraan listrik. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan demi dapat membentuk ekosistem kendaraan listrik. Diantaranya perkara charging baterai yang tidak semudah mengisi bahan bakar mesin konvensional.

Lah iya Om,, Untuk mengisi BBM mesin bakar, kita hanya butuh waktu beberapa menit saja. Sementara untuk mengisi daya baterai kendaraan listrik,, kita butuh waktu hingga berjam-jam. Jadi intinya,, kendaraan listrik belum membawa kepraktisan seperti kendaraan bermesin bakar.

Jika pun beberapa produk telah dirancang menggunakan cara swap baterai,, namun stasiun penyedia baterainya belum tersedia seperti SPBU alias pom bensin.

Itu baru dalam hal kepraktisan… Belum lagi jika kita menyinggung perkara harga kendaraan listrik yang saat ini masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Ya abot Om… Udah mahal, ribet pula… Ngga praktis…

Pamungkasnya,, untuk dapat mengalihkan minat masyarakat pada kendaraan listrik,, jelas pemerintah harus turun tangan hingga seserius-seriusnya. Misale saja dengan menyediakan fasilitas charging outdoor di gedung-gedung secara gratis… Memberikan fasilitas parkir gratis di gedung-gedung dan mall-mall,, pengurangan biaya resmi dan non-resmi BBN, tidak perlu SRUT, pengurangan pajak perusahaan atau pribadi dan lain-lain.

Laahh… Ngarep amat pengen segala gratis dan segala mudah??

Yaa memang bagitu jika ingin kendaraan ramah lingkungan banyak diminati masyarakat. Jangan harap rakyat berbondong-bondong dengan sukarela untuk meninggalkan kepraktisan dan menyambut keribetan.

Kenapa harus pemerintah yang bersusah payah??

Iya karena pemerintah yang punya wewenang. Andai Mtb yang punya wewenang, pasti Mtb yang bersusah payah… Bukan pemerintah. Begitu logika sederhana-nya Om…

Lantas apa nantinya rakyat ngga jadi manja?? Terus saja disuapin oleh pemerintah??

Ya tidak juga Om… Ini kan hanya tahap awal. Ketika nanti jumlah populasi kendaraan listrik bisa seperti kendaraan konvensional di jaman now,, jelas segala fasilitas yang memanjakan tersebut bisa ditarik satu-persatu. (Mtb).

Spread the love

Tinggalkan komentar