Peraturan Ojek Online Terbaru, Lebih Banyak Kontra Dibanding Pro

Motorisblog.com – Peraturan ojek online terbaru. Om Bro…!! Polemik perkara payung hukum ojek online masih ramai dan sepertinya semakin ramai. Banyak pandangan, banyak pemikiran, dan banyak asumsi yang diperdebatkan di dalamnya. Dan sayangnya, mayoritas suara dari orang-orang yang berwenang justru tidak menyetujui adanya undang-undang yang mengatur keberadaan ojek online.

Dari banyak informasi yang Mtb kumpulkan, hampir tidak ada suara yang memihak kepada para driver ojol akan adanya peraturan ojek online terbaru. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi orang-orang yang berprofesi dibidang tersebut, termasuk Mtb sendiri. Benar memang, adanya sepeda motor sebagai angkutan umum berbahaya bagi penumpang dan pengemudinya itu sendiri… tapi kalau kita bicara perkara lapangan kerja… … …

Pertanyaan singkatnya begini,

“Sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari aplikasi ojek online?”

Kemudian, jika keberadaan ojek online tidak segera diberikan payung hukum, apakah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja penggantinya?

Pertanyaan Mtb juga simple, “Kenapa mereka yang berwenang tidak melihat dari dua sisi?”

Om Bro… Mtb bukan omong kosong. Setelah merangkum beberapa pandangan dari berbagai sumber, memang kesannya kita sebagai driver ojol seperti tidak ada yang membela.

Salah satu buktinya adalah pernyataan Kepala Korps.Lalu Lintas Polri Irjen.Pol.Royke Lumowa yang dimuat detikOto, bahwa beliau menilai sepeda motor lebih layak dijadikan sebagai angkutan barang ketimbang mengangkut orang. Sikap tersebut dinyatakan untuk menanggapi kabar bahwa DPR hendak merevisi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara wacana itu sendiri muncul karena semakin maraknya jasa transportasi online dengan menggunakan sepeda motor di Indonesia.

Kalau bicara taksi online, peraturannya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) No.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Tapi PM tersebut tidak termasuk mengatur angkutan kendaraan roda dua.

Sekjen Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, berkata bahwa sepeda motor tidak termasuk ke dalam angkutan umum, jadi belum ada aturan yang mengikat. Dia juga mengatakan bahwa, meski keberadaan ojek online belum ada payung hukumnya, tapi keberadaannya tidak dibatasi atau bahkan dihilangkan. Soale ojek online dibutuhkan masyarakat, terutama diwilayah perkotaan dengan lalu lintas macet dan padat.

Kontroversi akan peraturan ojek online terbaru juga datang dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan yang mengatakan bahwa sepeda motor belum bisa dijadikan angkutan umum. Karena itulah pada saat pemerintah diminta untuk menetapkan tarif, maka menteri justru menyerahkan kebijakan tersebut kepada pihak aplikator. Hal itu karena menteri tidak punya wewenangan lantaran tidak adanya undang-undang itu yang mengatur angkutan roda dua. Namun begitu bukan berarti dia tidak setuju dengan wacana sepeda motor menjadi angkutan umum.

Alasan lain akan berbagai penolakan sepeda motor menjadi angkutan umum adalah karena keendaraan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan untuk penumpang. Motor punya tingkat risiko yang sangat tinggi ketika terjadi kecelakaan.

Suara serupa juga datang dari Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Lilik Wachid Budi Susilo. Dia mengungkapkan pandangannya bahwa sepeda motor tidak bisa difungsikan sebagai angkutan umum.

Ada dua faktor kuat yang menjadi alasan bagi lilik,

. Pertama, sepeda motor lebih rentan kecelakaan dibanding alat transportasi lainnya. Dan potensi kecelakaannya pun bisa fatal. Hal itu bisa terjadi karena sepeda motor tidak memiliki dua faktor keamanan, yaitu active safety dan pasif safety.

Active safety ialah rem yang pastinya dimiliki oleh semua motor. Tapi pasif safety tidak ada.

Contoh pasif safety adalah pengaman yang terdapat pada mobil, misalnya airbag dan sabuk pengaman.

. Lalu yang kedua, dalam bidang angkutan umum, siapa pun tidak bisa mengatakan bahwa orang yang menggunakan sepeda motor bisa survive hidupnya. Dan polemik terbesarnya adalah bahwa sebenarnya yang untung secara finansial adalah pihak aplikator dan perusahaannya. Sementara driver harus menanggung sendiri risiko finansial dan keselamatan dalam pekerjaannya.

Kemudian, perkara pandangan bahwa sepeda motor lebih berpotensi mengalami kecelakaan pun dapat dilihat datanya di situs resmi Korlantas Polri. Disana terpampang data bahwa kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan adalah motor.

Data tersebut menunjukkan bahwa selama tiga bulan pertama di tahun 2018, telah terjadi sekira 32.613 kecelakaan motor. Memang angka tersebut turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 35.765 kecelakaan. Tapi meskipun ada penurunan, jumlahnya masih jauh lebih banyak dibanding Mobil yang tercatat ada 6.700 kecelakaan. Lebih jauh lagi jika dibanding data bus yang tercatat sebanyak 606 kecelakaan.

Penolakan peraturan ojek online terbaru juga datang dari Rektor Universitas Raden Fatah (Unisfat) Demak, Suemmy. Alasannya karena dia khawatir keberadaan angkutan motor justru akan menambah catatan kecelakaan lalu lintas.

Masih suara yang sama, penolakan peraturan ojek online terbaru juga diutarakan Ketua Organda Demak, Sumarlan. Katanya, transportasi roda dua tidak mampu menjamin keselamatan. Selain itu, kemunculan transportasi online juga merugikan pelaku usaha transportasi umum.

Oohh… jadi disini masalah untung rugi? Wkwkwk…!! Percaya saja, Pak. Rezeki Alloh yang ngatur.

Pernyataan lain datang dari Kasatlantas Polres Demak, AKP.Christian Chrisye Lolowang, bahwa FGD untuk merumuskan UU No 22 Tahun 2009 tidak perlu diubah atau revisi UULLAJ.

Pandangan lain juga menyebutkan bahwa ojek online berpotensi menambah kesemrawutan lalu lintas. Alasannya karena para driver ojol acap kali berhenti di sembarang tempat.

Iya juga sih…

Masih dalam pendangan yang sama, Ketua Organda DIY, Agus Andrianto juga menolak revisi UU LLAJ. Alasannya karena risiko kecelakaan sepeda motor merupakan yang paling tinggi dibanding alat transportasi lainnya.

Dari luar Jawa, Ditlantas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pun mengelar seminar perihal angkutan online. Dan pada kesempatan itu, Kapolda Sulsel Irjen.Pol.Umar Septono mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tak perlu direvisi hanya karena polemik transportasi online.

Nah, Om Bro… Benar kan? Hampir semua pihak berwenang yang masuk ke media menyatakan sikap penolakan akan undang-undang yang mengarue ojek online. Mtb faham, segala penolakan tersebut punya maksud baik. Namun begitu, apakah para penolak tersebut punya solusi lain untuk menjamin pekerjaan para driver ojol? Tentu TIDAK!!! (Mtb – Peraturan ojek online terbaru).

Related Post

Cara Menggunakan GPS Saat Berkendara Agar Aman dan... Motorisblog.com - Cara menggunakan GPS saat berkendara. Om Bro...!! Hal yang sepele ini bisa jadi berbahaya, terutama bagi pengendara motor. Mtb meras...
Penilaian GrabBike yang Wajib diketahui Agar Insen... Motorisblog.com - Penilaian GrabBike seolah sebuah momok yang menakutkan bagi para mitra driver yang jujur, Om Bro / Sista. Pasalnya, tidak jarang kej...
Persaudaraan Grab Banjar Bukan Hanya Komunitas, Ka... Motorisblog.com - Persaudaraan Grab Banjar (PGB). Om Bro...!! Di semua kota di Indonesia yang tersedia layanan transportasi online, hampir bisa di pas...
Kelebihan Uber Motor dibanding Gojek dan Grab Motorisblog.com - Kelebihan Uber Motor dibanding Gojek dan Grab disini maksudnya bukanlah mutlak. Tapi hal ini hanya merupakan sedikit sharing dari Mt...
Penipuan Grab Activation Code, Modus Lama Tapi Pen... Motorisblog.com - Penipuan Grab Activation Code. Om Bro / Sista mitra Grab driver...!! Mungkin modus penipuan ini bukanlah modus baru. Namun begitu, k...
Cara Menjemput Penumpang di Zona Merah, Penting Ba... Motorisblog.com - Cara menjemput penumpang di zona merah. Om Bro / Sista driver ojek online sekalian... Di dunia kita, zona merah bisa menjadi suatu m...

Leave a Reply