Jalan Berbayar di Jakarta, Solusi Tepat Dibanding Ganjil Genap dan 3 In 1…??

Motorisblog.com – Om Bro…!! Rencana penerapan aturan jalan berbayar di Jakarta mundur lagi implementasinya. Tapi jika dilihat dari berbagai suara yang ada, sepertinya rencana tersebut bakal tetap dilaksanakan… Hanya tinggal kapan waktunya?? Itu yang belum jelas…

Yup… Perluasan ruas jalan ganjil genap di DKI Jakarta dianggap tidak menyentuh akar masalah kemacetan. Karenanya, cara itu dianggap tidak menjadi solusi yang tepat untuk jangka panjang…

Karena apa??

Karena jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus bertambah dan bertambah… Maka sistem jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP) dianggap menjadi solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan. (Budiyanto, pengamat masalah transportasi dan lalu lintas / mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya – Kompas, 13/9/2019).

ruas jalan uji coba erp

Dan pada dasarnya, penerapan skema 3 in 1 dan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta memang bukan untuk jangka panjang. Tujuannya hanya sebagai program transisi sebelum menuju sistem ERP. Meskipun dalam situasi tertentu, sistem ganjil genap bisa efektif, misale pada saat event Asian Games dan Asian Para Games beberapa waktu lalu…

Tapi pun begitu, program ERP belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah “mencoret” lelang proyek ERP yang sebelumnya di ajukan senilai Rp40,9 miliar.

Untuk melanjutkan rencana tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengajukan kembali anggaran ERP sesuai kebutuhan pada tahun 2020 mendatang. (Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta – Kompas, 13/9/2019).

Terus, apa sih efek positif dari sistem jalan berbayar bagi lalu lintas Jakarta??

Penerapan aturan ERP diyakini dapat menurunkan jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta, dibanding sistem ganjil genap dan sistem 3 in 1. Jalan berbayar dianggap lebih adil dan realistis serta tidak terkesan membatasi orang-orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. (Ellen Tangkudung, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) – Kompas, 13/9/2019).

Terus, darimana penurunan jumlah kendaraan akan terjadi??

Dari pola pikir para pengguna kendaraan pribadinya itu sendiri…

Maksudnya begini Om… Panggunaan kendaraan pribadi memang tidak dibatasi… Tapi jika setiap hari mereka harus mengeluarkan uang (yang mungkin jumlahnya besar) untuk melintas di jalur ERP, lambat laun (pasti) sebagian dari mereka akan berubah pola fikirnya. Mereka akan menghitung berapa banyak uang yang harus dikeluarkan setiap bulan (bahkan setiap tahun) untuk membayar ERP,, sehingga pada akhirnya mereka akan memilih menggunakan jasa transportasi umum.

Mengenai rencana implementasi pencegahan kemacetan lalu lintas itu sendiri, aturannya sudah ada pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 78, yaitu tentang Electronic Ride Price (ERP) di beberapa wilayah di Jakarta.

Saat ini rambu ERP sudah ada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya, ruas jalan inilah yang pertama akan menjadi lokasi ERP. Alasannya karena jalan itu merupakan koridor yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. (Mtb).

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: