Electronic Road Pricing di Jakarta Bisa Jadi Diskriminasi Bagi Roda Dua

Motorisblog.com – Om Bro…!! Rencana tentang aturan Electronic Road Pricing di Jakarta tengah menjadi kontroversi. Pasalnya, ada kemungkinan dunia persilatan roda dua akan “dibedakan” dengan mobil. Yang bagi sebagian pihak dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Sebagai informasi, Electronic Road Pricing adalah sistem berbayar di jalan raya… Kira-kira hampir seperti jalan tol. Begitu sederhananya…

Kebijakan ERP Jakarta saat ini tengah dalam proses perencanaan oleh Pemprov DKI sebagai pengganti sistem ganjil-genap yang sifatnya hanya sementara.

Pada dasarnya, tujuan ERP (Electronic Road Pricing) ialah hanya satu, yaitu untuk dapat mengurai kemacetan yang selama ini selalu jadi masalah di Ibu Kota. Namun begitu, belum ada ketetapan jalur ERP Jakarta, apa lagi uji coba ERP di Jakarta lantaran prosesnya memang masih dalam tahap perencanaan.

Pada rencana penerapannya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan bahwa sepeda motor tidak akan termasuk dalam ketentuan ERP. Namun begitu, wacananya motor akan dilarang untuk melintas di jalan-jalan yang telah mengaplikasikan sistem ERP.

Jadi… ngga harus bayar, tapi ngga boleh lewat. Jadi ya hampir persis jalan tol kali yaa, Om…??

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), Igun Wicaksono mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak sistem ERP dengan ketentuan seperti itu. Bahkan ia mengatakan bakal menempuh jalur hukum jika aturan ERP dianggap sebagai diskriminasi pagi pengendara motor.

Igun beralasan bahwa motor pun membayar pajak sehingga patutnya diberikan hak yang sama dalam hal melintas di jalanan umum.

Igun mencontohkan kejadian di masa lalu ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Pergub yang dikeluarkan di masa Gubernur Ahok tersebut di anggap bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu,

. Pasal 133 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

. Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia,

. Pasal 5 dan 6 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kala itu pula, hakim MA menyatakan bahwa Pergub DKI di era Ahok telah tidak lagi mengikat.

Putusan tersebut di ambil sesuai dengan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pamungkasnya… sebagai pendekar di dunia persilatan roda dua, mari kita berharap supaya apa pun peraturan yang akan di keluarkan di Jakarta, hendaknya dilakukan secara adil tanpa ada kesan diskriminatif. (Mtb – Electronic Road Pricing di Jakarta – DetikOto, 13/11/2018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *