3 Golongan Kendaraan yang Terkena Pembatasan Pembelian Solar Bersubsidi

Motorisblog.com – Om Bro…!! Aturan pembatasan pembelian solar bersubsidi kembali di galakkan per 1 Agustus 2019. Aturan tersebut berlaku untuk beberapa golongan kendaraan dan diterapkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

Betul Om… Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran kepada Pertamina. Yaitu untuk mengatur pengendalian pembelian Jenis Bahan bakar Tertentu (JBT), yaitu minyak Solar. (Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas – Kompas, 21/8/2019).

Aturan Pembatasan Pembelian Solar Bersubsidi

Dari informasi yang berhasil Mtb ciduk, aturan pembatasan pembelian solar bersubsidi itu berlaku untuk beberapa golongan kendaraan… Yaitu kendaraan pengangkut hasil perkebunan, kendaraan pengangkut hasil kehutanan dan kendaraan pengangkut hasil pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam serta kendaraan angkutan barang roda empat dan kendaraan pribadi.

Batasannya adalah sebagai berikut:

1. Maksimum 30 liter/hari untuk kendaraan angkutan barang roda empat

2. Maksimum 60 liter/hari untuk kendaraan roda enam

3. Maksimum 20 liter/hari untuk kendaraan pribadi

Tujuan Pembatasan

Tujuan penggalakan kembali aturan pembatasan pembelian solar bersubsidi ialah karena adanya potensi over kuota yang dapat terjadi hingga akhir tahun 2019 ini. Pasalnya,, hasil verifikasi BPH Migas mendapati bahwa realisasi volume solar sampai bulan Juli saja sudah tembus 9,04 juta kl (kiloliter)… Padahal kuota tahunan solar bersubsidi ialah sebanyak 14,5 juta kl.

Yang artinya sudah 62,34% kuota tahunan solar bersubsidi terkonsumsi selama tujuh bulan pertama di tahun 2019 ini…

Melihat hasil verifikasi tersebut, BPH Migas menaksir ada potensi over kuota sebanyak 0,8-1,4 juta kl hingga akhir tahun (jika tidak dilakukan penindakan pembatasan pembelian solar bersubsidi).

Wilayah Over Kuota

Mengenai wilayah, hingga saat ini diduga daerah yang paling mengalami over kuota ialah Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Penyebab

Pihak BPH Migas menduga terjadinya over kuota ini disebabkan oleh ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen. Dengan kata lain, dalam proses distribusi BBM memang ada potensi terjadi kecurangan dan penyelewengan. So,, dengan ditegaskannya kembali aturan pembelian solar bersubsidi, diharapkan tidak akan terjadi over kuota hingga akhir tahun nanti.

Dalam hal pelaksanaan pembatasan tersebut, pengawasannya akan melibatkan pihak Pemerintah Daerah, Polri dan TNI. (Mtb).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *